informasi

Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Pacitan

Mulai 2014 Pajak Bumi dan Bangunan Menjadi Kewenangan Daerah

ploso | Jumat, 21 Maret 2014 - 20:47:34 WIB | dibaca: 13531 pembaca

Mulai 1 Januari 2014 pelayanan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) menjadi kewenangan pemerintah daerah. Peluncuran program tersebut dilakukan Kamis (02/1) di aula Dinas Pendapatan Pengelolaan Keauangan dan Aset (DPPKA)

Launching Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan basis data antara Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ponorogo, Bank Jatim sebagai mitra, kepala Kanwil II Pajak Jatim serta Bupati Indartato mewakili Pemkab Pacitan.

Menurut KPP Pratama Ponorogo Arista Priyo Adi, pendaerahan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ini merupakan amanat  undang- undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, peraturan bersama menteri keuangan dan mendagri, peraturan Dirjen pajak  tentang persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah dan peraturan daerah kabupaten Pacitan nomor 2 tahun 2013 tentan PBB-P2.

Arista Priyo Adi yakin pengalihan ini akan sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah. Karena yang semula menggunakan sistem bagi hasil kini menjadi pendapatan Asli Daerah (PAD) murni. Selama ini kabupaten Pacitan mampu memenuhi target penerimaan pajak bumi dan bangunan. Bahkan tahun 2013 capain mencapai 103 persen. Dari total obyek SPPT terbit 621.939, total nilai pajak yang terbayar mencapai lebih dari Rp.8 M. Sedangkan untuk sektor pajak pedesaan dan perkotaan dari target Rp.7,8 M hingga 31 desember 2013 terpenuhi Rp.8,08 M.

Sementara itu Bupati Indartato menyatakan, potensi pajak yang  besar juga memiliki tanggung jawab yang besar pula. Ini menjadi tantangan bagi daerah karena pengembalian dari pajak itu sendiri akan sangat berbeda jika masih dikelola pusat. Dilihat dari nilai nominal tentu akan lebih menguntungkan jika masih memakai sistem bagi hasil.

Dengan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah maka akurasi data obyek dan subyek pajak dapat lebih ditingkatkan, karena daerah lebih menguasai wilayah. Selain itu daerah memiliki kewenangan penuh menentukan tarif dan pengelolaan administrasi pungutan.

Dengan pengalihan PBB P2 kepada daerah maka layanan pembayaran pajak di Pacitan dapat dilakukan di Bank Jatim cabang Pacitan, cabang pembantu Ngadirojo, Pembantu Punung, Pembantu Arjosari, Bank Jatim kantor Kas Daerah dan Kas Daerah kabupaten Pacitan.

 

Sumber: pacitankab.go.id










Komentar Via Website : 348
sweater keren anak muda
26 Desember 2018 - 23:47:35 WIB
mantap!
sweater keren murah
26 Desember 2018 - 23:48:42 WIB
mantap!
sweater keren murah
26 Desember 2018 - 23:50:38 WIB
mantap!
sweater keren murah
26 Desember 2018 - 23:50:46 WIB
mantap!
sweater keren kekinian
26 Desember 2018 - 23:53:41 WIB
mantap!
distro programmer
13 Januari 2019 - 00:20:17 WIB
semoga sehat selalu
sistem absensi karyawan
11 Maret 2019 - 16:42:03 WIB
mantap sekali!
aplikasi absensi karyawan
20 Maret 2019 - 11:52:43 WIB
mantap!
Awal Kembali...333435 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)