Pemerintah Desa

Undang-undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa

TENTANG ADD 2015

ploso | Sabtu, 18 Juli 2015 - 17:33:52 WIB | dibaca: 10593 pembaca

Desaploso.com Pada 15 Januari 2014 lalu telah diundangkan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang desa. Pertama, jabatan kepala desa diperpanjang selama 6 tahun, kepala desa juga dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Kedua, kepala desa dan perangkat desa memperoleh tunjangan tetap setiap bulannya. Ketiga, adanya kewenangan tambahan bagi kepala desa untuk mengatur pendapatan dari desa. Keempat, lembaga desa diberikan kewenangan untuk mengawasi kinerja kepala desa. Kelima, tiap desa akan mendapatkan kucuran dana dari APBN (Alokasi Dana Desa) yang berkisar Rp. 800 juta sampai Rp. 1,4 Milyar/Tahun/Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pasca diundangkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, tiap desa akan mendapatkan ADD berkisar Rp. 800 juta sampai Rp. 1,4 milyar. Dana tersebut akan dikucurkan apabila peraturan pemerintahnya sudah dibuat.

Dengan adanya dana bantuan pemerintah tersebut, tiap desa akan mendapatkan akan mendapatkan ADD berbeda beda dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografisnya. ADD tersebut digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan desa. Namun, transfer dana dari APBN tersebut hanya untuk desa. Sementara kelurahan tidak termasuk dalam program karena program penerima anggaran, karena kelurahan masuk struktur pemerintahan. Sementara desa merupakan sebuah komunitas besar dan satu kesatuan dengan masyarakat hukum adat.

 

Pengawasan Penggunaan ADD

Dengan adanya dana ADD diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan ADD ini, agar dana tersebut sesuai dengan peruntukannya meningkatkan pembangunan desa. Pemerintah desa dituntuk lebih akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga desa. Lembaga Desa khususnya Badan Pemusyawaratan Desa, dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintah Desa bersama Kepala Desa.

Sumber : Gerbang Intan edisi 5/Tahun-VIII/2015










    Komentar Via Website : 320
    mirna
    03 Agustus 2017 - 10:24:05 WIB
    perbaharui informasi selengkapnya https://t.co/cttz5ICUQH | http://gg.gg/58x08
    mala
    16 Agustus 2017 - 14:32:23 WIB
    kami tunggu artikel lainnya http://gg.gg/5mptc
    wawan
    06 September 2017 - 13:56:24 WIB
    Jumpa lagi di artikel selanjutnya http://gg.gg/5vhv2
    munandar
    11 September 2017 - 15:55:24 WIB
    Terimakasih semoga bermanfaat http://gg.gg/5x5b4
    Silva
    19 September 2017 - 08:35:48 WIB
    Senang sekali dapat bergabung mengunjungi artikel ini. http://ow.ly/BmiY30eYl0Y | http://s.id/4VG
    Awal Kembali...303132 LanjutAkhir


    Nama

    Email

    Komentar



    Masukkan 6 kode diatas)